Kesiapan Lembaga informasi “Plaza informasi” dalam Menghadapi keterbukaan Informasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akses terhadap informasi merupakan salah satu faktor dominan dalam hidup masyarakat luas. Pada dasarnya kebebasan informasi publik mempunyai tiga sumbu utama yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik. Informasi publik yang efektif oleh badan publik ditentukan oleh kemampuan institusi untuk melahirkan suatu petunjuk teknis standar layanan yang operasional agar penyediaan informasi publik dilakukan dengan jelas, cepat, mudah, dan terjangkau oleh masyarakat. Kualitas petunjuk teknis akan mempengaruhi derajat transparansi badan publik. Kebanyakan badan publik (pemerintah maupun nonpemeritah) relatif terbuka jika dokumen yang diperlukan baru sebatas aspek prosedur lembaga

Kemudian Kebebasan untuk memperoleh informasi merupakan hak publik. Undang-undang tentang kebebasan informasi (freedom of expression act) mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Undang-undang tersebut juga mengatur sejauh mana kewenangan individu untuk mengakses informasi publik, terutama yang berada atau disimpan oleh pemerintah dan badan-badan publik. Pada prinsipnya, kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Prinsip ini dinyatakan pada Pasal 19 Deklarasi Universal HAM, bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mengikuti pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas negara”.

Kemudian kebebesan juga di jelas juga Dalam UUD RI 1945 pasal 28 F dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Selanjutnya dengan adanya pengesehan undang-undang keterbukaan informasi maka tren yang terjadi pada reformasi layanan antara lain: (1) Pemerintah adalah pelayan masyarakat, (2) Layanan berkualitas prima sesuai yang diperlukan masyarakat. (3) Pada umumnya, masyarakat makin membutuhkan informasi seperti sadar informasi, dan kaya informasi_berbasis pengetahuan (masyarakat berdaya saing tinggi). (4) Layanan satu tempat (one stop services) akan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan (yang terintegrasi). Misal: SAMSAT, Pusat Pelayanan Perijinan, Gerai Investasi.

Jadi intinya adalah bagaimana Kemauan pemerintah untuk berubah (reformasi birokrasi) dalam keterbukaan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut  diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat dibahaskan berbagai berikut: Bagaimana Kesiapaan Lembaga Publik “Plaza Informasi” dalam menghadapi keterbukaan informasi di DIY.

1.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana manajemen plaza informasi menyediakan informasi terhadap keterbukaan informasi?
  2. Bagaimana peran plaza informasi dalam menyediakan informasi terhadap keterbukaan informasi?
  3. Bagaimana cara plaza informasi menyediakan informasi terhadap keterbukaan informasi?
  4. Bagaimana hubungan teknologi dan sumber daya manusia terhadp keberhasilan dalam menyediakan keterbukaan informasi?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: